[Koran-Digital] Dana BPLS Rp1,1 Triliun untuk Sosial

Negara ini tidak selayaknya menanggung beban Bakrie.'' Tjuk Kasturi Sukiadi Pengamat ekonomi Universitas Airlangga

SEBAGIAN besar anggaran Badan Pe nanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yakni Rp1,1 triliun dari total Rp1,6 triliun, digunakan untuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan di daerah yang terkena bencana lum pur. Sisa anggaran ditujukan untuk penanggulangan luapan lumpur.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Ke menterian Pekerjaan Umum (PU) Waskito Pandu mengatakan dana Rp1,1 triliun--sekitar 68% dari total ang garan--digunakan untuk pelunasan pembayaran tanah dan bangunan di tiga desa, sembilan RT, dan pembayaran bantuan sosial.

Selain itu, BPLS dimungkinkan mem bayar 20% jual beli tanah dan bangunan di 65 RT yang merupakan daerah perkiraan luas tambahan area tidak layak huni hasil verifi kasi dari tim terpadu pemerintah (TTP).

Sampai 5 Maret 2012, BPLS telah me nyelesaikan proses pembelian ta nah dan bangunan pada tiga desa, Besuki Barat, Pejarakan, dan Ke dungcangkring, senilai Rp491,53 miliar.

Jumlah berkas yang telah dinyatakan lolos verifi kasi 1.746 buah dari total 1.793 berkas yang masuk. “Sisanya 47 berkas belum dibayar karena 29 berkas sengketa tanah, 7 berkas tidak bersedia dibayar, dan 11 berkas tanah dan bangunan berupa wakaf,” tutur Pandu seperti dikutip dalam situs Kementerian PU, kemarin.

Berdasarkan data perhitungan awal TTP, kebutuhan dana penangan an 65 RT tersebut mencapai Rp2,3 triliun, gabungan dari dana bantuan sosial Rp55,76 miliar dan dana jual beli tanah dan bangunan Rp2,24 triliun.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap korban lumpur. Dana dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1,6 triliun itu merupakan bentuk tanggung jawab.

Namun, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Tjuk Kas turi Sukiadi, anggaran negara untuk korban lumpur itu disebabkan adanya permainan terselubung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie, pemilik PT Lapindo Brantas.

Tjuk menyebut ada proses sa ling sandera dalam bentuk politik eko nomi yang terjadi antara SBY dan Aburizal.

“Negara ini tidak selayaknya menanggung beban Bakrie,” tukasnya.

Sementara itu, kemarin, sekitar 200 warga korban lumpur dari Desa Jati yang menghuni perumah an Kahuripan Nirwana Village, Sidoar jo, Jawa Timur, berunjuk rasa di areal perumahan. Mereka menuntut pengembang PT Mutiara Mashur Sejahtera memberikan sertifi kat rumah. (Mrc/ HS/OX/Mad/X-5)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/11/ArticleHtmls/Dana-BPLS-Rp11-Triliun-untuk-Sosial-11042012002003.shtml?Mode=1