Wednesday, 18 April 2012
Koalisi partai politik (parpol) tidak boleh mencederai rakyat. Karena
itu, berkoalisi tidak sama dengan asal-asalan bersepakat atau menyetujui
begitu saja apa pun kehendak pemerintah.
Tujuan besar koalisi parpol itu hanya satu, mewujudkan kemaslahatan 
bersama. Republik Indonesia tidak otomatis bangkrut setelah DPR tidak 
bersepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi pada 1 April 
2012.Ketertiban umum pulih dan roda pemerintahan serta kegiatan 
masyarakat berjalan lagi seperti biasa.
Tekanan terhadap APBN tahun berjalan bisa direduksi jika pemerintah mau 
melakukan penyesuaian di sana-sini, utamanya pada rencana belanja 
kementerian serta lembaga (K/L). Penolakan DPR terhadap rencana 
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April 2012 memang 
ditentukan oleh pilihan sikap beberapa parpol anggota koalisi parpol 
pendukung pemerintah.
Penolakan itu memang patut untuk diterjemahkan sebagai ketidaksepakatan 
di antara sesama anggota koalisi parpol pendukung pemerintah. Dan, 
terjemahan itu betul adanya. Perlu dicamkan, pilihan sikap untuk tidak 
bersepakat itu bukan asal-asalan demi meraih popularitas atau simpati 
publik.Pun,tidak ada tipu muslihat atau jebakan-jebakan politik. Tidak 
berarti juga bahwa fraksi-fraksi DPR yang menolak rencana kebijakan 
pemerintah itu tidak peduli pada urgensi keseimbangan APBN.
Demi stabilitas perekonomian nasional, keseimbangan APBN harus tetap 
terjaga.Tetapi, menaikkan harga BBM bukan menjadi satu-satunya opsi 
untuk menjaga keseimbangan APBN. Pemerintah justru masih harus 
meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN. Artinya,pilihan sikap tidak 
bersepakat itu tetap berlandaskan pada kalkulasi terhadap daya tahan dan 
keseimbangan APBN tahun berjalan.
Demi kemaslahatan bersama rakyat dan pemerintah, kalkulasi itu sampai 
pada kesimpulan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan pada 1 
April 2012.Tidak perlu ditutup-tutupi juga bahwa pilihan sikap sejumlah 
fraksi itu mengacu pada suasana kebatinan rakyat yang pasti berharap 
harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.
Aspirasi rakyat ini melengkapi alasan sejumlah fraksi di DPR untuk tidak 
bersepakat dengan pemerintah, termasuk pilihan sikap Partai Golkar dan 
PKS sebagai parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Sekalipun 
sejumlah fraksi di DPR melekat pada prinsipprinsip koalisi parpol 
pendukung pemerintah, tidak berarti fraksi-fraksi itu harus selalu dan 
wajib bersepakat dengan pemerintah.
Pemerintah dan DPR wajib mengedepankan kepentingan rakyat. Koalisi 
parpol pendukung pemerintah pun wajib memperjuangkan aspirasi dan 
kepentingan rakyat. Sekali- kali,rakyat tidak boleh dicederai. Itu 
sebabnya rapat paripurna DPR mempertahankan harga BBM bersubsidi dengan 
beberapa catatan dan pengecualian. Catatan dan pengecualiannya adalah 
demi ketahanan ekonomi nasional, jika terjadi fluktuasi harga minyak 
mentah yang sangat tajam, perubahan terhadap harga BBM bersubsidi 
dimungkinkan.
Jangan Gelisah
Keputusan paripurna DPR itu memang tidak menyelesaikan semua persoalan 
yang berkait dengan masa depan persoalan harga BBM bersubsidi. Tetapi, 
setidaknya bisa mengakhiri kegaduhan yang sebelumnya terjadi di banyak 
daerah. Dalam suasana yang relatif kondusif seperti sekarang, pemerintah 
bisa merumuskan lagi strategi baru untuk menekan anggaran subsidi BBM. 
Buktinya, sudah muncul ideide baru tentang pembatasan konsumsi BBM 
bersubsidi.
Selama tidak mencederai rakyat, DPR pasti akan mendukung ide-ide tentang 
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.Persoalannya berpulang pada 
keberanian dan kemauan politik pemerintah. Kesimpulannya, pilihan sikap 
beberapa fraksi DPR untuk tidak bersepakat dengan pemerintah, termasuk 
fraksi dari parpol anggota koalisi, tidak merugikan baik rakyat maupun 
pemerintahan Presiden SBY.Yang tampak di permukaan justru kemaslahatan 
bersama.
Satu-satunya pekerjaan pemerintah yang masih tersisa adalah mengoreksi 
harga kebutuhan pokok yang telanjur naik akibat isu kenaikan harga BBM 
bersubsidi yang dihembuskan pemerintah. Kalau pemerintah tenang dan 
berkonsentrasi penuh, harga kebutuhan pokok bisa dikoreksi. Ide baru 
tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bahkan mungkin saja bisa 
dituntaskan.
Sayang, Presiden SBY tampak masih gelisah dengan masa depan koalisi 
parpol pendukung pemerintahannya. Kegelisahan Presiden setidaknya 
terbaca dari tiga faktor. Pertama, gelombang tekanan dari orang-orang 
kepercayaan Presiden terhadap PKS.Kedua, upaya memperluas keanggotaan 
koalisi dengan mengajak Partai Hanura dan Partai Gerindra. Ketiga, 
esensi dari pidato SBY di hadapan pengurus Partai Demokrat (PD) 
pascaparipurna BBM di DPR yang bocor (atau dibocorkan) ke publik.
Diolah seperti apa pun faktor-faktor tadi, hasil akhirnya belum tentu 
membuat pemerintahan ini bertambah produktif. Sebaliknya,konsentrasi 
pemerintah bahkan akan terganggu, terutama para menteri yang merasa 
partainya terus dipojokkan. Saat ini situasi yang menyelimuti pemerintah 
sungguh-sungguh tidak sehat. Koalisi digambarkan sebagai sedang 
mengalami keretakan, dan Presiden pun didorongdorong untuk melakukan 
reshuffle kabinet.
Bahkan ada yang berharap PKS mundur dari koalisi dengan sukarela. 
Situasinya lebih menggambarkan amarah dan dendam, semata-mata karena ada 
anggota koalisi yang menolak bersepakat dengan pemerintah tentang 
perubahan harga BBM bersubsidi. Padahal, kalau dilihat dengan mata hati 
yang jernih, pilihan tidak bersepakat dengan pemerintah itu justru lebih 
banyak mendatangkan manfaat, termasuk bagi pemerintah sendiri.
Presiden tidak perlu gelisah karena kegelisahan justru lebih sering 
menghadirkan persoalan baru.Presiden pun perlu mengendalikan orang-orang 
kepercayaannya agar tidak terusmenerus melampiaskan marah dan dendam 
terhadap sesama anggota koalisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Sekarang waktunya berperilaku cerdas. Sikap kritis yang konstruktif 
mestinya diapresiasi. Jika tidak, rakyat akan bertanya, sesungguhnya 
koalisi itu untuk siapa? Hanya untuk menjaga kekuasaan Presiden dan 
menjadi bemper Partai Demokrat atau untuk kemaslahatan rakyat? ●
BAMBANG SOESATYO
Anggota DPR RI/Wakil Bendahara Umum Partai Golkar
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/487279/
-- 
"One Touch In BOX"
To post  : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : -  Gunakan bahasa yang baik dan santun
              -  Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
              -  Hindari ONE-LINER
              -  POTONG EKOR EMAIL
              -  DILARANG SARA
              -  Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau  
                 Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda.              -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.