[Koran-Digital] Memangkas Rekening Gendut Politisi

Di tengah kebijakan pengetatan ekonomi yang mencekik rakyat, politisi Italia justru menikmati gaji besar yang bahkan melampaui politisi negara-negara lain di Eropa. Sebagian besar pengeluaran publik di Italia tidak produktif dan kental dengan aroma patronase politik."

Sergio Rizzo Penulis buku The Caste

ATKALA resmi menjabat tahun lalu, Perdana Menteri Italia Mario Monti menyeru kepada segenap rakyat Italia untuk berkorban supaya negeri mereka luput dari krisis hebat yang kala itu tengah melanda Yunani.

Pengorbanan itu berwujud kebijakan pengetatan dengan menambah jumlah pajak sebanyak 24 miliar euro (sekitar Rp289,5 triliun) pada 2012.

Namun, politisi dan pejabat senior tidak ikut merasakan dampak dari pengetatan tersebut.

Renzo Bossi, putra Umberto Bossi yang mengepalai koalisi Liga Utara sekaligus mitra utama mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi, adalah contohnya. Semasa mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas, dia gagal di ujian akhir sebanyak tiga kali.

Kini, pemuda berusia 21 tahun itu menjadi anggota termuda parlemen regional Provinsi Lombardia.

Gajinya mencapai 150 ribu euro per tahun (sekitar Rp1,80 miliar), 13% lebih tinggi daripada upah anggota Kongres Amerika Serikat.

Pada Senin (9/4) lalu, dia mengundurkan diri lantaran partainya diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang. Renzo Bossi hingga saat ini belum terbukti tersangkut kasus itu.

Selain gaji tinggi, politisi dan birokrat senior di Italia turut menikmati fasilitas negara untuk membiayai gaya hidup mereka. Pada 2007, mantan Menteri Kehakiman Clemente Mastella mengajak putranya menyaksikan balapan Formula 1 di Sirkuit Monza. Alih-alih mengendarai mobil atau naik kereta, mereka menumpang pesawat jet pemerintah.

Perjalanan Salerno-Milan sosok bapak dan anak itu membuat rakyat Italia harus menanggung beban sebesar 20 ribu euro (sekitar Rp241,26 juta).

“Pengorbanan tidak dibagi dengan rata di Italia. Bila gaji para politikus dan pejabat dihitung proporsional, mereka justru membayar lebih murah,” papar Monica Montella, ahli ekonomi di badan statistik nasional ISTAT.

Dana tersebut ditengarai kian bengkak mengingat Italia memiliki nyaris 1.000 anggota parlemen atau dua kali lipat dari jumlah anggota parlemen Amerika Serikat. Padahal, jumlah populasi Italia hanya seperlima dari populasi AS.

Dari hampir 1.000 anggota parlemen, sebagian besar digaji 11.283 euro (sekitar Rp136,11 juta) saban bulan sebelum dikenai pajak. Gaji itu masih ditambah 3.503 euro (sekitar Rp42,25 juta) untuk pengeluaran yang tidak memerlukan rincian serta berbagai fasilitas.

Kondisi itu jelas menyesakkan rakyat Italia, terutama kaum buruh.
Di tengah kebijakan pengetatan yang membuat pajak bertambah, dana pensiun berkurang, dan harga keperluan dasar melonjak, masyarakat `kerah biru' hanya memperoleh kurang dari 667 euro (sekitar Rp8 juta) per bulan setelah dikenai pajak.

Ketidakpuasan rakyat Italia menghasilkan sikap perlawanan terhadap politisi. Menurut jajak pendapat terkini, lebih dari 40% responden mengaku tidak akan memilih satu kandidat pun jika pemilihan umum berlangsung hari ini.
Pemangkasan Demi penghematan, Perdana Menteri Mario Monti ditengarai hendak memangkas gaji para politikus. Namun berdasarkan konstitusi, dia tidak berhak menerapkan langkah itu.
Aksi paling optimal ialah memotong upah para pejabat publik.

Beberapa waktu lalu, Monti telah menandatangani dekrit penetapan plafon gaji pejabat publik senilai 293.658,95 euro (sekitar Rp3,5 miliar) per tahun, atau sedikit di bawah gaji tahunan Presiden AS Barack Obama sebesar US$400 ribu (sekitar Rp3,66 miliar).

Menurut Sergio Rizzo selaku penulis buku The Caste yang menjabarkan kelas politik di Italia, memangkas ongkos politik di `Negeri Pasta' nyaris mustahil. “Sebagian besar pengeluaran publik di Italia tidak produktif dan kental dengan aroma patronase politik,“ ujarnya.

Secara keseluruhan, pengeluaran publik Italia melampaui 50% produk domestik bruto (GDP). “Tapi, kualitas pelayanan publik di Italia tidak sebaik di Denmark dan Swedia,“ papar Rizzo. (Reuters/Jer/I-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/16/ArticleHtmls/Memangkas-Rekening-Gendut-Politisi-16042012010014.shtml?Mode=1