[Koran-Digital] Armida S Alisjahbana : Pacu Ekonomi Domestik Memeratakan Kesejahteraan

MENJADI salah satu negara de ngan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di tengah krisis global yang membayangi menjadi catatan positif bagi iklim investasi dan neraca perdagangan Indonesia. Namun, persoalan minimnya infrastruktur dan terbatasnya pasokan energi membuat pertumbuhan tersebut tidak merata yang berimbas pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan itu? Berikut wawancara wartawan Media Indonesia Gayatri Suroyo dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana yang juga menjabat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tersebut di Jakarta, akhir pekan lalu.

Apa fokus penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pem bangunan (Musrenbang) Nasional dan pro vinsi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013? rintah (RKP) 2013?
Penyusunan RKP 2013 dan Musrenbang ada proses di pusat dan di daerah. RKP 2013 bertema memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Kita ada tan tang an eksternal cukup besar, yakni ketidakpastian (uncertainty) perekonomian global.

Namun, di lain pihak potensi domestik kita cukup kuat dan besar. Tidak hanya dari jumlah penduduknya besar, tapi diikuti dengan peningkatan daya beli juga. Perekonomian kita tumbuh lumayan kan. Tahun lalu 6,5%.
Tahun ini agak direvisi, tapi sedikit, dari 6,7% kembali ke 6,5%.

Kita perkuat perekonomian domestik, termasuk investasinya dan konsumsi masyarakat. Ini semua bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Jadi, kita tidak hanya ingin ekonominya yang tumbuh cepat, kuat, tapi inti ekonomi yang kuat untuk kesejahteraan rakyat yang tidak hanya meningkat, tapi diperluas, ada pemerataan.

Pada 2013, kita harus tingkatkan daya saing. Salah satunya masalah logistik kita yang kurang bagus. Ini terkait dengan infrastruktur. Tahun ini kita fokus penguatan konektivitas domestik terutama untuk Indonesia Timur karena bolongnya banyak.

Untuk Jawa, trans-Jawa double track beres 2014, paling tidak dimulai di 2013. Jembatan Selat Sunda (dalam) persiap an, kemudian jalan tol high grade highway, plus beberapa pelabuh an serta bandara kunci.

Itu tidak hanya Jawa Sumatra, tapi seluruh Indonesia.

Selain itu, kunci lain nya ialah meningkatkan daya tahan ekonomi (economic resilience), yakni ketahanan pangan dan energi. Jadi, untuk mewujudkan kese jahteraan rakyat itu dua saja u kurannya, ke miskinan turun, pe nganggur an turun dan lebih merata.

Mengenai daya saing, apakah hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur?
Banyak, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pembangunan industri. Intinya economic capacity melalui industrialisasi cluster industri. Jangan hanya berpikir manufacturing seperti sepatu, tekstil.

Di Jawa mungkin itu karena juga ada jasa penunjang. Namun kalau ke Sumatra, basis cluster industri CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah). Jadi, nanti ekspor CPO tidak mentah lagi. Produk derivatifnya banyak sekali, industri kosmetik, obat-obatan, makanan. Selain itu karet dan hasil tambang.

Kalimantan begitu juga. Kalau Sulawesi lebih beragam, berimbang basis ekonominya karena punya cokelat, sawit sedikit, pertambangan nikel, migas juga ada misalnya Donggi Senoro, pariwisata di Bunaken, Wakatobi, Banggai, Gorontalo. Industri pengolahan, perkapalan juga. Sulawesi itu ekonominya merata dan tumbuh tinggi di setiap provinsi.

Cluster ini sudah diatur di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI) yang sejak tahun lalu dikembangkan. Untuk 2013. apa fokus untuk industrialisasi?
Cluster industri ini tetap. MP3EI ini terus, kita tidak gonta-ganti. Misalnya dengan KEK, kawasan ekonomi khusus, misalnya Sei Mangkei. Jadi, ada kebijakan khususnya di dalam zona tertentu. Itu kita prioritaskan, termasuk infrastruktur pendukungnya, terintegrasi semuanya.

Dalam pengembangan infrastruktur di MP3EI ada skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Sejauh ini, evaluasinya seperti apa?
Ketertarikan swasta seperti apa? Tidak terlalu banyak KPS. Kalau bicara infrastruktur total, mungkin sepertiga itu pembiayaan dari APBN dan APBD, sepertiga dari BUMN, sepertiganya lagi baru KPS. KPS ini juga ditambah yang total oleh swasta.
Swasta tertarik kalau untuk keperluan dia sendiri, misalnya ada investor yang menang konsesi batu bara. Dia bangun sendiri jalur kereta dan pelabuhan.

Untuk KPS, memang harus disiapkan dengan baik. Yang banyak ditawarkan dengan tender itu ruas tol, termasuk PT Jasa Marga.
Pemerintah biasanya siapkan pengadaan lahan. Pembangunan konstruksi jalan tol (dikerjakan) swasta. Operatornya juga swasta yang menang tender itu juga.

Kedua untuk pembangkit listrik. PLN tenderkan pembangkit, terus IPP (independent power producer) yang membangun. Seperti di Jawa Tengah sudah ada yang menang tender, konsorsium Jepang dengan Indonesia.
Nanti mereka bangun, mendapat jaminan pemerintah, kemudian jual ke PLN dengan harga tertentu.

Untuk infrastruktur di Indonesia Timur memang harus dimulai pemerintah atau BUMN terlebih dulu. Misalkan untuk bandara, air sight, runway, radar tower harus dari pemerintah. Tapi, untuk terminal bisa Angkasa Pura.

Sedapat mungkin APBN kita berikan untuk infrastruktur. Misalkan 2013, untuk infrastruktur kita tambahkan Rp30 triliun.
Memang anggaran ini sangat terbatas sehingga harus dialokasikan dengan penuh kehati-hatian.

Bagaimana dengan pengembangan infrastruktur energi pada 2013?
Tahun depan ada tiga fokus. Pertama percepatan pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi dan industri. Infrastruktur gas untuk program konversi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kita ada tambahan anggaran untuk itu cukup besar, sekitar Rp3,5 triliun.

Untuk gas industri, dibantu BUMN, utamanya di 2012 dan 2013. Yang kedua tetap listrik yang sangat penting untuk industrialisa si dan target elektrifikasi. Tahun de pan rasio elektrifikasi harus menca pai 77% dan 80% di 2014. Yang ketiga bagaimana pemerintah mendorong pengembangan energi baru, termasuk geotermal dan energi terbarukan seperti arus laut dan pem seperti arus laut dan pembangkit mikrohidro lewat air terjun di desa-desa.

Bagaimana dengan pro gram ketahanan pangan?
Pemerintah ingin surplus be ras 10 juta ton di 2014. Di 2013 sendiri tahapannya inginnya eperti apa?
Ada kurang lebih enam provinsi yang mem produksi beras, semua di Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Lampung.

Kita fokus saja di situ. Memang ada satu masalah di daerah sentra produksi, yaitu masalah lahan yang dikonversi. Sebetulnya dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) itu ada 2 juta ha lahan baru, per t ahunnya harus 200 ribu ha lahan baru. Itu tidak bisa karena di satu sisi industri mulai jalan sementara urbanisasi terjadi. Ada yang bilang ganti saja lahannya ke Kalimantan. Tidak bisa, itu rawa di situ.

GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Kor porasi) yang dilakukan BUMN, 200 ribu ha di Kaltim, itu beda lahannya.

Jadi, yang bisa kita lakukan jangka pendek dengan memperbaiki jaringan irigasi supaya bisa meningkatkan indeks pertanaman (IP), berapa kali dia menanam. Di Jawa IP-nya bisa tinggi, bisa 2 atau 2,5. Kalau bagus sekali bisa 3. Terus harus menyediakan benih unggul, pupuk dan harus menanam tepat waktu. Proyek seperti Merauke Food Estate belum bisa diharapkan karena saat ini baru mulai menanam. Selain itu, sebagian masalah lahan masih harus dibereskan karena sebagian tanah di Papua ada hak ulayatnya, tanah adat. (E-6)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/16/ArticleHtmls/Pacu-Ekonomi-Domestik-Memeratakan-Kesejahteraan-16042012019014.shtml?Mode=1