Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Rabu, 18/04/2012 08:50 WIB
Ilustrasi/Dok.Detikcom
Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mata rantai korupsi
dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah, terutama adanya budaya
percukongan. Untuk memutus mata rantai tersebut, sistem kompetensi
politik yang selama ini berorientasi uang harus diperbaiki, yakni dengan
membatasi biaya kampanye.
"Sebetulnya untuk pilkada, memang yang memicu tingginya korupsi adalah
biaya politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya politik sangat tinggi
sehingga uang menjadi determinan," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian
Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, saat
dihubungi detikcom, Rabu (18/4/2012).
Dengan posisi uang menjadi determinan, maka berdampak pada tingginya
praktik korupsi, baik di daerah maupun di pusat. Kompetensi pilkada yang
terjadi pun sarat dengan politik uang sehingga ujung-ujungnya
menghasilkan pemerintah yang korup, tidak bersih dan tidak berwibawa.
"Kompetisi dilakukan dengan cara korupsi dan politik uang, bukan
didasarkan program dan kedekatan dengan masyarakat, serta kepedulian
terhadap masyarakat. Ini yang menjadi akar masalah selama ini, tidak ada
perhatian khusus soal bagaimana mengatur biaya politik yang tidak
teratur," jelas Oce.
Untuk memotong mata rantai korupsi yang menjalar hingga ke birokrasi dan
bahkan ke legislatif, harus dilakukan perbaikan sistem politik dari
hulu. Yang dimaksud dari hulu yakni saat proses pemilihan akan
berlangsung. Caranya bisa dengan membatasi biaya politik dan menjamin
betul-betul transparan dan diaudit.
"Alangkah lebih baik dari hulu, sistem kompetisi politik lebih fair
sehingga uang tidak menjadi faktor determinan. Dengan demikian, sampai
ke hilir maka akan bisa berpengaruh baik," cetusnya.
Namun jika ternyata tetap ada celah yang bisa meloloskan politik uang
dan cukong, maka bisa digunakan mekanisme sanksi yang tegas.
"Kita harus memberi perhatian pada mekanismae sanksi yang tegas. Kalau
misalnya ada gubernur yang ketahuan main dengan biaya politik, maka dia
bisa dibatalkan, pemilihan dia dibatalkan. Hal ini bisa mempengaruhi
legitimasi dan kelak bisa jamin kompetisi lebih bersih," jelas Oce.
Sebelumnya diberitakan, KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak
proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah
budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah
korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.
"Mata rantai korupsi itu sudah dari Pilkada sampai terbentuknya
birokrasi. Kalau Pilkada sendiri sudah korup, money politics misalnya,
itu kepala daerah yang dihasilkannya adalah korup, dia jadi pejabat
output korup," jelas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai kampanye zona
bebas korupsi di instansi pemerintah di Jakarta, Selasa (17/4).
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.