[Koran-Digital] Opsi Pembatasan BBM Berdasarkan CC Urung

Mobil milik pemerintah pusat dan daerah dilarang menggunakan BBM bersubsidi mulai Mei 2012. Tanpa pembatasan, volume BBM subsidi akan membengkak hingga 47 JUTA KILOLITER.

SETELAH menim bang-nimbang, akhirnya pemerintah membuang opsi besar an silinder mesin (cylinder capacity/cc) kendaraan dalam kebijakan pelarangan penggu naan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu di sampaikan Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Menko Per ekonomian, Jakarta, kema rin.

Dia menyatakan pelarangan berdasarkan kapasitas me sin akan menimbulkan polemik dan konfl ik di lapangan. Dia memberikan contoh, dampak yang akan timbul terjadinya antrean panjang di stasiun pengisian bahan ba kar umum (SPBU). “Masa, mengisi BBM harus melihat me sin,” terangnya.

Jero memaparkan kementeriannya tengah menggodok op si pembatasan BBM bersub sidi. Namun, hingga saat ini belum ditemukan meka

nisme yang paling tepat.

Tu juan pembatasan itu, lanjutnya, untuk memenuhi kuo ta 40 juta kiloliter (kl) per tahun.

Menurut dia, tanpa pembatasan, volume BBM subsidi akan membengkak hingga 47 juta kl. “Pasalnya setiap

tahun kita tambah mobil 800 ribu dan motor 7 juta. Terus motor dan mobil lama hidup dan masih dipakai.” Jero memastikan pembatasan itu nanti akan dituangkan dalam keputusan menteri dan keputusan presiden.

Menurut rencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan aturan itu pada akhir bulan ini.

“Pada Mei 2012 nanti (peraturan) sudah berjalan. Tetapi

itu untuk kami dulu, seperti kendaraan BUMN dan BUMD.

Untuk masyarakat dikasih wak tu 60 hari sejak peraturan turun,” paparnya.

Sebelumnya, Direktur Jende ral Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menyatakan aturan pembatasan itu mengikat mobil-mobil dinas milik negara dan daerah.

Ada pun mobil pribadi menye suaikan diri dengan peraturan itu pada Juli (Media Indonesia, 17/4).

Ketika ditanya apakah larangan untuk kendaraan pe merintah itu tidak akan menambah anggaran negara, Jero mengatakan, “Anggaran tetap, harus pakai pertamax, tapi tidak boleh pergi jauhjauh, itu hemat namanya.“

Konversi ke BBG Pada bagian lain, pengamat energi Kurtubi menyatakan sebaiknya pemerintah fokus dengan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Alasannya, harga BBG tanpa disubsidi lebih murah daripada harga BBM subsidi.
Selain itu, BBG lebih ramah lingkungan.

“Indonesia juga memiliki cadangan gas terbukti lima ka li lipatnya daripada minyak. Belum lagi kita memiliki shale gas dan metana ba tu bara,“ ujarnya dalam diskusi di Rumah Perubahan di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, cadangan terbukti minyak Indonesia hanya 3,9 miliar barel atau setara 12 tahun tanpa eksplorasi. Adapun cadangan terbukti gas mencapai 107 triliun standar kaki kubik atau setara 40 tahun tanpa eksplorasi.

Dia menyarankan pemerintah agar tidak menggiring rakyat untuk membeli dengan harga pasar BBM. Jika itu yang terjadi, berarti pemerintah melanggar konstitusi.

Menurut Kurtubi, orang kaya secara etika memang tidak boleh membeli BBM bersubsidi, tetapi secara ekonomi hal itu wajar-wajar saja.
(Mrc/*/X-5)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/18/ArticleHtmls/Opsi-Pembatasan-BBM-Berdasarkan-CC-Urung-18042012002019.shtml?Mode=1