Sikap PKS yang berbalik haluan mendukung kuota murni dituding sebagai upaya mengamankan kursi menteri.
PETA politik nasional berubah cepat. Setelah mendepak Partai Kea dilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat langsung merangkul Partai Gerindra dan Partai Hanura. Gerindra dan Hanura hadir dalam rapat sekretariat gabungan (setgab) partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono yang digelar di Jakarta, Rabu (11/4) malam.
Pada saat itu Demokrat menyodorkan draf kerja sama kepada dua partai itu. Upaya Demokrat merangkul Gerindra dan Hanura sepengetahuan SBY.
Rapat yang membahas RUU Pemilu itu juga dihadiri anggota koalisi lainnya, yaitu PAN, PPP, dan PKB. Partai Golkar dan PKS malah tidak diundang.
Sekretaris Setgab Syarif Hasan, di Jakarta, kemarin, menjelaskan keterlibatan Gerindra dan Hanura untuk menyamakan persepsi.
Kesamaan persepsi itu tampak dalam Rapat Paripurna DPR soal RUU Pemilu, kemarin.
Sebanyak enam fraksi, yaitu Demokrat, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura mendukung penghitungan suara menjadi kursi dengan metode kuota murni. Metode itu menang dalam voting ditam bah dukungan dari Fraksi PKS.
Sebaliknya, Golkar dan PDIP mengusung metode di visor dengan varian webster habis di daerah pemilih (dapil).
Fraksi PKS yang se jak semula berada dalam barisan Golkar dan PDIP berubah haluan saat-saat terakhir. Itulah sebabnya, ketika anggota Fraksi PKS berdiri saat voting untuk mendukung kuota murni, bermunculan celetukan dari anggota lainnya seperti `PKS tebus dosa', `PKS cari aman', dan `PKS amankan posisi menteri'.
Sejauh ini tiga menteri asal PKS belum dicopot kendati partainya ditendang dari koalisi.
Tidak adil PKS dicopot dari koalisi karena membangkang dalam Ra pat Paripurna DPR soal RUU APBN-P 2012 pada Jumat (30/3). Saat itu, Fraksi PKS menolak Pasal 7 ayat 6(a) RUU APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.
Apakah kursi menteri asal PKS ditawarkan kepada Gerindra dan Hanura? Sekretaris Fraksi Gerindra Edhi Prabowo mengatakan draf yang disodorkan Demokrat itu hanya menyangkut kerja sama di parlemen.
Menurut Edhi, ada tiga poin di draf kerja sama itu, yang intinya soal kebersamaan dan dukungan kepada pemerintah. “Misalnya, menyukseskan kebijakan pemerintah untuk rakyat. Namun, kami anggap bukan koalisi karena ini hanya tataran di DPR,“ tukasnya.
Gerindra masih mempelajari isi draf untuk selanjutnya meminta persetujuan Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin juga membenarkan isi draf menyangkut kerja sama di parlemen untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya, kata dia, mengenai program pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.
Meski merangkul Gerindra dan Hanura, Syarif Hasan mengatakan pihaknya tetap menjaga kebersamaan dengan Golkar di koalisi. Sikap Demokrat itu dinilai tidak adil oleh PKS. “Alasan PKS dikeluarkan dari setgab karena berbeda pendapat tidak bisa diterima,“ tukas Sekjen PKS Anis Matta. (Wta/X-3) hafizd@mediaindonesia.com ETELAH proses lobi sejak Rabu (11/4), Rapat Paripurna DPR, kemarin, akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk menjadi UU.
Ada tiga materi krusial yang berhasil disepakati dalam pertemuan setengah kamar, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka, alokasi 3-10 kursi per daerah pemilihan, dan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 3,5%.
Akan tetapi, sembilan fraksi di DPR tidak berhasil mencapai kata mufakat terkait dengan metode konversi suara menjadi kursi DPR. Pengambilan keputusan pun harus melalui voting.
Tiga fraksi besar di DPR, yakni PDIP, Golkar, dan PKS, awalnya mengusung metode divisor webster, sedangkan enam fraksi lain mengingini metode kuota murni.
Pada saat voting, PKS berbalik dan mendukung metode kuota murni bersama enam fraksi lain. Berdasarkan hasil voting, 342 anggota dewan dari tujuh fraksi mendukung metode kuota murni itu.
Peneliti pemilu dari Kemitraan August Mellaz menilai
sistem kuota murni akan menguntungkan parpol kelas menengah. “Hanya, akan muncul beberapa keanehan antara porsi suara dan kursi.Lihat pada Pemilu 2004, kursi DPR untuk PKB paling kecil jika dibandingkan dengan PAN, PPP, dan PKS. Padahal, perolehan suara PKB yang lebih banyak,” tuturnya.
Adapun metode divisor
webs ter yang digagas matematikawan pemilu Daniel Webster, menurut August, lebih netral kepada semua pihak.“Trennya, yang meraih suara besar diganjar kursi lebih besar, menengah ditarik ke garis netral,” kata dia.
Metode kuota yang dipilih mayoritas anggota dewan sebenarnya sama dengan yang digunakan pada Pemilu 2004.
Langkah pertama dalam metode itu ialah menentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang didapat dengan membagi total suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan itu.Setelah itu, kursi dibagi kepada parpol yang mencapai BPP. Jika terdapat sisa kursi, dilakukan penghitungan tahap dua.
Pada tahap kedua, sisa kursi dibagikan kepada pemilik sisa suara dan parpol yang tidak memenuhi BPP. Di putaran dua, parpol yang tidak mencapai BPP berpeluang mendapatkan kursi karena perolehan suara utuh untuk diperhitungkan pada tahap dua.Adapun parpol yang memenuhi BPP bisa saja tidak mendapat tambahan kursi pada perhitungan putaran dua. Menurut anggota F-PG DPR Nurul Arifin, metode itu akan membuat perbedaan `harga' kursi. “Partai dengan 300 ribu suara mendapat satu kursi, partai dengan 70 ribu suara juga satu kursi.
Siapa yang sesungguhnya tidak adil?“ Metode divisor webster tidak mengacu pada BPP sehingga perolehan suara setiap parpol dibagi bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7.
Untuk penghitungan putaran pertama, alokasi kursi di daerah pemilihan dibagi ke parpol berdasarkan pemeringkatan perolehan suara dibagi 1. Apabila masih terdapat sisa kursi, pembagian kursi putaran dua mengacu peringkat perolehan suara tiap partai dibagi 3. Jika masih ada sisa kursi, dibagi berdasarkan peringkat perolehan suara yang dibagi 5.
Akan tetapi, DPR juga menetapkan PT 3,5% diberlakukan secara nasional. (P-1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.