Selasa, 17 April 2012

[Koran-Digital] BAMBANG SOESATYO: Koalisi untuk Siapa?

Koalisi untuk Siapa? PDF Print
Wednesday, 18 April 2012
Koalisi partai politik (parpol) tidak boleh mencederai rakyat. Karena
itu, berkoalisi tidak sama dengan asal-asalan bersepakat atau menyetujui
begitu saja apa pun kehendak pemerintah.

Tujuan besar koalisi parpol itu hanya satu, mewujudkan kemaslahatan
bersama. Republik Indonesia tidak otomatis bangkrut setelah DPR tidak
bersepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi pada 1 April
2012.Ketertiban umum pulih dan roda pemerintahan serta kegiatan
masyarakat berjalan lagi seperti biasa.

Tekanan terhadap APBN tahun berjalan bisa direduksi jika pemerintah mau
melakukan penyesuaian di sana-sini, utamanya pada rencana belanja
kementerian serta lembaga (K/L). Penolakan DPR terhadap rencana
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April 2012 memang
ditentukan oleh pilihan sikap beberapa parpol anggota koalisi parpol
pendukung pemerintah.

Penolakan itu memang patut untuk diterjemahkan sebagai ketidaksepakatan
di antara sesama anggota koalisi parpol pendukung pemerintah. Dan,
terjemahan itu betul adanya. Perlu dicamkan, pilihan sikap untuk tidak
bersepakat itu bukan asal-asalan demi meraih popularitas atau simpati
publik.Pun,tidak ada tipu muslihat atau jebakan-jebakan politik. Tidak
berarti juga bahwa fraksi-fraksi DPR yang menolak rencana kebijakan
pemerintah itu tidak peduli pada urgensi keseimbangan APBN.

Demi stabilitas perekonomian nasional, keseimbangan APBN harus tetap
terjaga.Tetapi, menaikkan harga BBM bukan menjadi satu-satunya opsi
untuk menjaga keseimbangan APBN. Pemerintah justru masih harus
meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN. Artinya,pilihan sikap tidak
bersepakat itu tetap berlandaskan pada kalkulasi terhadap daya tahan dan
keseimbangan APBN tahun berjalan.

Demi kemaslahatan bersama rakyat dan pemerintah, kalkulasi itu sampai
pada kesimpulan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan pada 1
April 2012.Tidak perlu ditutup-tutupi juga bahwa pilihan sikap sejumlah
fraksi itu mengacu pada suasana kebatinan rakyat yang pasti berharap
harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.

Aspirasi rakyat ini melengkapi alasan sejumlah fraksi di DPR untuk tidak
bersepakat dengan pemerintah, termasuk pilihan sikap Partai Golkar dan
PKS sebagai parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Sekalipun
sejumlah fraksi di DPR melekat pada prinsipprinsip koalisi parpol
pendukung pemerintah, tidak berarti fraksi-fraksi itu harus selalu dan
wajib bersepakat dengan pemerintah.

Pemerintah dan DPR wajib mengedepankan kepentingan rakyat. Koalisi
parpol pendukung pemerintah pun wajib memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat. Sekali- kali,rakyat tidak boleh dicederai. Itu
sebabnya rapat paripurna DPR mempertahankan harga BBM bersubsidi dengan
beberapa catatan dan pengecualian. Catatan dan pengecualiannya adalah
demi ketahanan ekonomi nasional, jika terjadi fluktuasi harga minyak
mentah yang sangat tajam, perubahan terhadap harga BBM bersubsidi
dimungkinkan.

Jangan Gelisah

Keputusan paripurna DPR itu memang tidak menyelesaikan semua persoalan
yang berkait dengan masa depan persoalan harga BBM bersubsidi. Tetapi,
setidaknya bisa mengakhiri kegaduhan yang sebelumnya terjadi di banyak
daerah. Dalam suasana yang relatif kondusif seperti sekarang, pemerintah
bisa merumuskan lagi strategi baru untuk menekan anggaran subsidi BBM.
Buktinya, sudah muncul ideide baru tentang pembatasan konsumsi BBM
bersubsidi.

Selama tidak mencederai rakyat, DPR pasti akan mendukung ide-ide tentang
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.Persoalannya berpulang pada
keberanian dan kemauan politik pemerintah. Kesimpulannya, pilihan sikap
beberapa fraksi DPR untuk tidak bersepakat dengan pemerintah, termasuk
fraksi dari parpol anggota koalisi, tidak merugikan baik rakyat maupun
pemerintahan Presiden SBY.Yang tampak di permukaan justru kemaslahatan
bersama.

Satu-satunya pekerjaan pemerintah yang masih tersisa adalah mengoreksi
harga kebutuhan pokok yang telanjur naik akibat isu kenaikan harga BBM
bersubsidi yang dihembuskan pemerintah. Kalau pemerintah tenang dan
berkonsentrasi penuh, harga kebutuhan pokok bisa dikoreksi. Ide baru
tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bahkan mungkin saja bisa
dituntaskan.

Sayang, Presiden SBY tampak masih gelisah dengan masa depan koalisi
parpol pendukung pemerintahannya. Kegelisahan Presiden setidaknya
terbaca dari tiga faktor. Pertama, gelombang tekanan dari orang-orang
kepercayaan Presiden terhadap PKS.Kedua, upaya memperluas keanggotaan
koalisi dengan mengajak Partai Hanura dan Partai Gerindra. Ketiga,
esensi dari pidato SBY di hadapan pengurus Partai Demokrat (PD)
pascaparipurna BBM di DPR yang bocor (atau dibocorkan) ke publik.

Diolah seperti apa pun faktor-faktor tadi, hasil akhirnya belum tentu
membuat pemerintahan ini bertambah produktif. Sebaliknya,konsentrasi
pemerintah bahkan akan terganggu, terutama para menteri yang merasa
partainya terus dipojokkan. Saat ini situasi yang menyelimuti pemerintah
sungguh-sungguh tidak sehat. Koalisi digambarkan sebagai sedang
mengalami keretakan, dan Presiden pun didorongdorong untuk melakukan
reshuffle kabinet.

Bahkan ada yang berharap PKS mundur dari koalisi dengan sukarela.
Situasinya lebih menggambarkan amarah dan dendam, semata-mata karena ada
anggota koalisi yang menolak bersepakat dengan pemerintah tentang
perubahan harga BBM bersubsidi. Padahal, kalau dilihat dengan mata hati
yang jernih, pilihan tidak bersepakat dengan pemerintah itu justru lebih
banyak mendatangkan manfaat, termasuk bagi pemerintah sendiri.

Presiden tidak perlu gelisah karena kegelisahan justru lebih sering
menghadirkan persoalan baru.Presiden pun perlu mengendalikan orang-orang
kepercayaannya agar tidak terusmenerus melampiaskan marah dan dendam
terhadap sesama anggota koalisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

Sekarang waktunya berperilaku cerdas. Sikap kritis yang konstruktif
mestinya diapresiasi. Jika tidak, rakyat akan bertanya, sesungguhnya
koalisi itu untuk siapa? Hanya untuk menjaga kekuasaan Presiden dan
menjadi bemper Partai Demokrat atau untuk kemaslahatan rakyat? ●

BAMBANG SOESATYO
Anggota DPR RI/Wakil Bendahara Umum Partai Golkar

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/487279/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.