Monday, 02 April 2012
JAKARTA– Mekanisme yang cenderung oligarkis diprediksi akan mendominasi
proses penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden
(cawapres) 2014 oleh partai-partai politik (parpol).
Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah
mengatakan, oligarki internal parpol saat ini kian menggurita dan kuat.
Hal ini membuat parpol kehilangan orientasi perjuangan, bahkan hanya
menjadi ladang mencari kekuasaan dan kekayaan.
Hal inilah yang bakal terjadi pada saat proses rekrutmen caprescawapres
2014.Kondisi serupa, kata dia,sudah tampak dengan sangat nyata pada
proses rekrutmen calon Pilkada DKI Jakarta. "Saat ini, pengelolaan
partai sudah seperti perusahaan. Pemilik modal berkuasa menentukan
segala arah kebijakannya. Ini tentu sangat berbahaya di tengah besarnya
dan semakin kuatnya posisi parpol dalam sistem demokrasi kita," ujar
Iberamsjah kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut dia, indikasi oligarki parpol dalam rekrutmen kandidat adalah
pada proses yang cenderung tertutup dan tidak melibatkan kader secara
luas atau terpusat.Hanya beberapa elite parpol yang dilibatkan dalam
penentuan kandidat. Sikap tertutup seperti ini, kata Iberamsjah, sudah
membudaya di kalangan elite parpol sehingga para kader hanya boleh
menurut dan kebagian tugas untuk mengawal kebijakan
tersebut.Padahal,tradisi penentuan kandidat yang tertutup mengekang
partisipasi publik. Sebagian besar kader partai, terutama di tingkat
bawah, hanya menjadi objek yang dikerahkan untuk mendukung keputusan
oligarkis.
"Kewenangan parpol di republik ini sangat besar. Kalau sistem internal
parpol masih oligarkis, sementara jabatan publik seperti capres,calon
kepala daerah,dan calon anggota legislatif maju melalui
parpol,sendisendi berbangsa bernegara bakal rusak satu demi satu.Sangat
berbahaya,"jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengaku partainya
sudah menjalankan penjaringan bakal caprescawapres secara demokratis.
Namun, ada yang harus dipahami menyangkut mekanisme yang berlaku di
PDIP, yakni pertimbangan garis keturunan presiden pertama RI,Soekarno.
"Pada prinsipnya, suara arus bawah partai sangat menjadi perhatian dalam
penentuan figur capres-cawapres internal PDIP.Namun yang saya pahami,
pertimbangan garis keturunan Bung Karno masih menjadi faktor utama dalam
menentukan capres-cawapres dari PDIP. Hal ini sudah dipahami oleh
seluruh kader di berbagai struktur,"katanya. Dia menerangkan,keputusan
politik dalam proses penentuan capres-cawapres PDIP juga ditentukan
hasil survei internal/eksternal dan pencermatan terhadap gelagat,
perkembangan, serta dinamika politik terkini.
Di tempat terpisah,Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional
(PAN) Viva Yoga Mauladi mengakui sistem politik oligarkis memang sangat
kentara dalam penjaringan kandidat pilpres dan pilkada." Terutama di
partai-partai besar. Padahal tradisi seperti ini bisa menghancurkan
parpol itu sendiri,"ungkapnya. Dia mengklaim,PAN sudah menjalankan
nilai-nilai demokrasi di dalam partai,termasuk dalam menentukan capres
maupun calon kepala daerah. Aspirasi kader dari tingkat bawah hingga
pusat sangat menentukan kandidat yang diusung dan ditetapkan secara
struktural.
"Untuk pilkada provinsi,keputusannya di tingkat pusat.Untuk pilkada
kabupaten/ kota,keputusannya oleh kepengurusan provinsi.Untuk capres
diputuskan bersama dalam rapat pimpinan nasional, tidak sekadar
keputusan segelintir elite,"paparnya. Sekretaris Jenderal DPP Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai keputusan internal
parpol akan sangat bergantung pada parpol lain mengingat dinamika
politik yang bisa berubah dengan sangat cepat.Dia mencontohkan kasus
penjaringan calon Pilkada DKI Jakarta.
"PPP mendasarkan pilihan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono atas hasil
musyawarah kerja wilayah setelah mencermati kemampuan calon. Mendengar
aspirasi kader adalah hal mutlak yang harus dilakukan parpol. Tapi
dinamika politik eksternal juga harus diamati," kata pria yang biasa
disapa Romy itu. Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto
mengatakan, tradisi penjaringan capres dan calon kepala daerah oleh
parpol yang cenderung oligarkis harus dilawan dengan membentuk struktur
partai yang berbasis rakyat. "Penyebab utama oligarki politik
adalahpragmatismedansempitnya peluang partisipasi kader dan masyarakat
dalam pengambilan kebijakan parpol.
Oligarki makin subur karena terjadi pendewaan pada keturunan keluarga
tertentu maupun para pemilik modal.Inilah yang membuat pengambilan
kebijakan penting hanya terbatas di lingkaran elite,"kata Sugeng. Dia
menekankan,kunci utama untuk membuang tradisi oligarki partai adalah
dengan membentuk basis kaderisasi yang mengakar hingga satuan masyarakat
desa dan RT/RW. Kader potensial di daerah-daerah harus dimunculkan dan
diberi ruang ekspresi yang luas.
Pada saat bersamaan, partai juga harus terus membangun kekuatan berbasis
gagasan, ide, serta idealisme untuk menangkal pragmatisme. Skema
pembiayaan partai juga harus terhimpun dari iuran anggota tanpa
mengandalkan kekuatan dana tokoh tertentu
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482540/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.