memperlakukan mereka secara layak.
SETELAH Partai Kea dilan Sejahtera (PKS) didepak dari koalisi partai
pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono, giliran menterinya dikucilkan
dari kabinet. Kali ini Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak
diundang dalam rapat yang membahas penanganan bencana gempa di Aceh.
Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres
Boediono digelar di Bo gor, kemarin.
Meski penanganan bencana merupakan tugas pokok Kementerian Sosial, Salim
justru tidak diundang.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha membenarkan bahwa Presiden
tidak mengundang Salim. Meski Salim tidak diundang, kata Julian, program
Kementerian Sosial terkait dengan penanganan bencana tetap dilaporkan
kepada Presiden oleh Menko Kesra Agung Laksono.
Itu kali kedua menteri asal PKS tidak diundang. Sebelumnya, dalam rapat
kabinet membahas tindak lanjut pengesahan UU APBN-P 2012 pada 4 April,
Presiden tidak mengundang Suswono, Menteri Pertanian asal PKS.
Ada tiga menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, satu lagi
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Para menteri asal
PKS itu dikucilkan dari rapat kabinet sejak PKS ditendang dari koalisi.
PKS ditendang dari koalisi terhitung sejak 3 April saat digelar rapat
partai koalisi tanpa PKS di kediaman Yu dhoyono. Seusai rapat, Syarief
Hasan selaku sekretaris sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah
me negaskan PKS tak lagi menjadi anggota koalisi.
Menurut Syarief, PKS melakukan pelanggaran berat karena tidak menja
lankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua
anggota koalisi mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi.
Pembangkangan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna
DPR, Jumat (30/3). Dalam voting, PKS menolak Pasal 7 ayat 6(a) RUU
APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM
dengan syarat tertentu. Disandera kepentingan Pakar hukum tata negara
Irmanputra Sidin berharap agar Presiden Yudhoyono ti dak mengucilkan
menteri. "Jangan hanya karena persoalan partai membuat kekuasaan
pemerintah tidak optimal. Lebih baik Presiden segera menentukan sikap
apakah mengganti atau mem pertahankan menteri asal PKS daripada
mengucilkan mereka," katanya.
Menurut Irman, sepanjang kader PKS masih menjabat menteri, Presiden
mestinya memperlakukan mereka secara layak. Semakin menteri asal PKS
dikucilkan, kata dia, itu memperlihatkan Presiden sedang disandera
kepentingan politik sehingga tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya
mengganti menteri.
Pengamat politik Hamdi Muluk menambahkan, tidak diikutsertakannya
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat kabinet menguatkan
dugaan bahwa menteri asal PKS segera dicopot.
Namun, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin tidak mempersoalkan
apakah menteri asal PKS diundang atau tidak dalam rapat kabinet. Sebab,
menurut dia, menteri itu pembantu Presiden, semua tergantung Presiden.
Menurut Staf Ahli Mensos Sapto Waluyo, meski tidak di undang Presiden,
Salim beraktivitas padat sepanjang hari kemarin. (Fid/Tlc/X-3)
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.