[Koran-Digital] SYAMSUDDIN HARIS: Ketika Golkar Kontrol DPR

Ketika Golkar Kontrol DPR PDF Print
Wednesday, 04 April 2012
Sulit dibantah,Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi "pemenang"
pemungutan suara Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada Sabtu dini
hari pekan lalu.

Mayoritas anggota DPR menyetujui opsi penambahan ayat (6a) dalam Pasal 7
UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN Perubahan 2012 dalam sidang paripurna,
Jumat (30/3/2012).Apa dampaknya bagi Partai Demokrat dan Setgab Koalisi?
Usulan kenaikan atau penurunan sebesar 15% dari harga rata-rata minyak
mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) sebagai prasyarat bagi
pemerintah agar bisa menaikkan harga BBM dalam enam bulan terakhir
diklaim berasal dari Golkar. Selain Fraksi Golkar, fraksi-fraksi
Demokrat, PAN, PKB, dan PPP yang berjumlah total 356 orang anggota
menyatakan setuju terhadap opsi penambahan ayat tersebut.

Sementara itu, hanya 82 anggota Fraksi PKS dan Gerindra yang memilih
opsi bahwa Pasal 7 ayat 6 tidak berubah sehingga tak ada kenaikan harga
BBM.Dua fraksi lainnya yang kecewa atas opsi yang tersedia, PDI
Perjuangan dan Hanura, meninggalkan ruang sidang (walk out). Opsi usulan
Demokrat,yakni kenaikan atau penurunan 5% harga minyak mentah Indonesia
sebagai prasyarat kenaikan harga BBM,ditolak oleh parpol koalisi
pendukung pemerintah lainnya.

Keputusan DPR tak hanya meng-indikasikan kegagalan Demokrat, tetapi
sekaligus juga merefleksikan ketidakmampuan para politisi partai
segitiga biru ini dalam berhadapan dengan para politisi
Golkar.Akibatnya, lobi politik parlemen internal koalisi lebih dikontrol
oleh partai beringin ketimbang Demokrat selaku parpol pemimpin koalisi.

Demokrat Membebani SBY

Alih-alih berjuang keras mempertahankan usulan opsinya sendiri, Partai
Demokrat justru terperangkap ke dalam skenario politik Golkar.Karena
itu, Partai Demokrat yang menjadi basis politik Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) sebenarnya tak hanya gagal memperjuangkan rencana
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Lebih jauh dari itu,keputusan DPR justru "membebani"sang Ketua Dewan
Pembina karena Presiden SBY harus memonitor pergerakan harga ICP hingga
enam bulan ke depan sebagai dasar mempertimbangkan kenaikan harga BBM.
Meskipun demikian, keputusan DPR tampaknya merupakan hasil maksimal yang
bisa dicapai oleh Partai Demokrat. Persoalannya,sehari menjelang Rapat
Paripurna DPR, Golkar sempat mengumumkan sikap politiknya untuk menolak
rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Perubahan sikap politik Golkar yang konon dipicu oleh pernyataan mantan
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah ini— seolah-olah Golkar setuju
kenaikan harga premium lebih Rp1.500 per liter—membuat Demokrat panik.
Akan tetapi, Golkar tetaplah Golkar.Para politisi parpol warisan Orde
Baru ini tak hanya dikenal licin dan licik, tetapi juga memiliki
strategi dan taktik politik lebih piawai dibandingkan kemampuan ratarata
politisi parpol lainnya.Karena itu, tidak mustahil perubahan sikap
Golkar sehari menjelang paripurna adalah bagian dari strategi parpol
beringin dalam rangka membaca arah sikap politik parpol lain di satu
pihak, dan upaya meraih simpati dan dukungan publik di lain pihak. Sulit
dipungkiri, strategi Golkar menghadapi sidang paripurna DPR akhirnya
berhasil.

Tiga Sukses Golkar

Paling kurang ada tiga tujuan Golkar tercapai sekaligus.
Pertama,meskipun tidak persis sama dengan tuntutan publik, atau tepatnya
tuntutan para demonstran dan pengunjuk rasa, partai beringin berhasil
menggiring sikap parpol koalisi selain PKS untuk menunda kenaikan harga
BBM.Artinya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April akhirnya
ditolak. Kedua,Golkar berhasil mengontrol sikap politik parpol koalisi
di luar PKS agar usulannya yakni batas toleransi kenaikan 15% dari ICP
sebagai prasyarat bagi pemerintah menaikkan harga BBM,disepakati sebagai
sikap parpol koalisi.

Ketiga, secara keseluruhan dapat dikatakan, keputusan sidang paripurna
DPR yang menyepakati penundaan kenaikan harga BBM akhir pekan lalu
dikontrol oleh Golkar. Keberhasilan Golkar tidak semata-mata lantaran
rekam jejak para politisi mereka yang di atas rata-rata parpol lain,
tetapi juga karena kegagalan Demokrat memimpin Sekretariat Gabungan
Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi).

Sikap konsisten PKS yang menolak kenaikan harga BBM adalah indikasi lain
yang memperlihatkan ketidakmampuan para anak buah SBY dalam berpolitik,
menyusun strategi, dan mengelola koalisi secara cerdas. Padahal,
beberapa waktu sebelumnya para ketua umum parpol koalisi telah diundang
Presiden SBY ke Puri Cikeas untuk menjelaskan rencana pemerintah
menaikkan harga BBM. Salah satu dampak politik keputusan DPR yang
cenderung dikontrol oleh Golkar ini adalah semakin bergantungnya Partai
Demokrat pada dukungan politik Golkar.

Itu artinya, jika deviasi harga ICP dalam enam bulan ke depan mencapai
15% atau lebih, Presiden SBY pun mau tidak mau masih membutuhkan
dukungan politik Golkar kendati secara formal dukungan itu sudah
diperoleh dari DPR melalui penambahan ayat baru dalam UU APBN-P 2012.

Nasib Setgab Koalisi

Lalu, apa nilai tambah keberadaan Setgab Koalisi bagi Demokrat dan SBY
jika parpol segitiga biru ini hampir selalu gagal menegosiasikan
berbagai isu kebijakan strategis pemerintah di DPR? Mengapa Setgab
Koalisi harus tetap dipertahankan jika keberadaannya lebih menjadi
problem ketimbang solusi bagi pemerintahan SBY? Mungkin inilah tantangan
terbesar bagi Demokrat dan Presiden SBY, yakni bagaimana memanfaatkan
dukungan sekitar 75,5% kekuatan koalisi DPR bagi berbagai isu kebijakan
pemerintah.

Rapat paripurna DPR akhir pekan lalu membuktikan, Partai Golkarlah yang
justru menikmati model koalisi ala SBY, bukan Demokrat.Ibarat kata
pepatah, "kambing punya susu, sapi punya nama".●

SYAMSUDDIN HARIS
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/483307/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.