[Koran-Digital] Heru Lelono: Bila DPR tak setuju BBM naik, pemerintah akan laksanakan

Heru Lelono: Bila DPR tak setuju BBM naik, pemerintah akan laksanakan
Ukuran Font : Decrease font Enlarge font
Jum'at, 30 Maret 2012 | 09:59:09

Jakarta - Apabila akhirnya DPR tidak menyetujui penaikan harga BBM maka
pemerintah akan melaksanakan keputusan itu.

"Tentu pemerintah akan memberikan catatan konsekuensi apa yang akan
terjadi. Dan konsekuensi itu pun harus dipahami atau dengan kata lain
disetujui oleh wakil rakyat," kata Staf Khusus Presiden Bidang
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, melalui pesan
elektronik, Jumat (30/3).

Heru menambahkan, soal penaikan harga BBM itu jangan hanya untuk
kepentingan sempit kelompok atau partai politik saja. Jangan buat rakyat
bingung, bahkan menertawakan elite politik yang bingung sendiri dengan
ketatanegaraan yang disusunnya. "Rakyat yang bingung akan kehilangan
kepercayaan, dan itulah mengapa mereka turun ke jalan," kata Heru.

Demokrasi boleh sepenuhnya sepakat, namun juga boleh sepakat untuk tidak
sepakat.

"Tetapi demokrasi yang berdasar kepada suara aspirasi terbanyak, harus
tetap dihormati oleh suara aspirasi sisanya. Itulah demokrasi yang
sehat. Jangan terus lukai demokrasi Indonesia," pungkas dia.

Pada bagian lain Heru mengatakan, perbincangan, perdebatan sampai
perilaku berbagai komponen bangsa, khususnya elite politik berkaitan
dengan masalah BBM akhir-akhir ini tampaknya bergeser dari demokrasi
yang menjadi roh ketatanegaraan kita.

"Rakyat yang seharusnya memiliki wakil penyambung lidah aspirasinya di
DPR, tampak berjarak dengan wakilnya," kata Heru.

Padahal, kata Heru, mekanisme politik kita sudah baku tersepakati oleh
undang-undang yang berlaku hari ini. Pemerintah bertugas menyusun
rencana kebijakan. Tentu dengan versi dan kemampuan berpikir pemerintah
yang sedang mengemban amanah rakyat secara demokratis.

"Kebijakan itu sebagian terbesar hanya bisa dilaksanakan bila telah
disetujui oleh wakil rakyat di DPR," ungkap Heru.

Proses penyusunan kebijakan di meja pemerintah sarat dengan proses
teknis. Sedangkan di DPR tampak sarat dengan proses politik.

"Biasanya proses politik cenderung gaduh, karena kualitas kematangan
politik yang ada saat ini. Jadi kalau kita masih taat kepada
ketatanegaraan yang ada, maka tentang masalah BBM ini proses
perbincangannya ada di meja DPR," kata dia.

http://www.gresnews.com/berita/politik/959303-heru-lelono-bila-dpr-tak-setuju-bbm-naik-pemerintah-akan-laksanakan

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.